Kemarin Bank Indonesia telah mengeluarkan peringatan atau larangan mengenai virtual currency atau mata uang virtual. Anda bisa melihat di link website resmi BI. Setelah saya membaca publikasi pers tersebut saya ingin menanggapinya dengan seksama dan objektif, dikarenakn kesan saya agak bingung apakah BI hanya memperingatkan saja atau melarang kegiatan jual-beli. Kata "memperingatkan" bisa dibaca di judul, sedangkan kata "melarang" saya temukan di paragraf pertama dan ketiga. Disini saya melihat ketidakpastian pihak BI dalam menulis, dimana judul dari publikasi pers tersebut adalah "Bank Indonesia memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency".

Mari kita simak terjemahan dari media internasional, contohnya di:

  1. CNBC yang menulis Indonesia central bank warns over cryptocurrencies
  2. Bloomberg menulis Indonesia Warns Against Owning, Selling, Trading Cryptocurrency

Kata "warn(s)" dalam bahasa Indonesia berarti memperingatkan bukan melarang. Disini pembaca akan memahami bahwa di Indonesia Bitcoin masih belum dilarang.

Saya mencoba cross-check di undang-undang BI No.19/12/PBI/2017. Yang menarik di undang-undang baru ini, yang diterbitkan pada tanggal 19.11.2017, di pasal ke 9 tertulis:

"Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency".

Disini saya melihat bahwa virtual currency secara resmi dilarang oleh BI sejak tanggal 19.11.2017. Maka dari itu judul publikasi pers diatas seharusnya " Bank Indonesia melarang Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency".

Namun apa itu definisi virtual currency?

Setelah saya cari di Google, saya menemukan artikel virtual currency di Wikipedia, namun hanya dalam bahasa Inggris. Di artikel tersebut tertulis definisi virtual currency menurut Bank Sentral Eropa adalah

"a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community".

Dalam bahasa Indonesia: "sejenis uang digital yang tidak diregulasi, dimana uang tersebut dikeluarkan dan dikontrol oleh pihak penerbit/pengembang, dan digunakan dan diterima diantara anggota komunitas virtual". Menurut pemahaman saya ini berarti virtual currency tidak hanya mencakup Bitcoin dan mata uang kripto, melainkan juga kupon dan voucher elektronik yang dikeluarkan di internet (lihat tabel di sini).

Mengenai alasan pelarangan ini, BI menulis:

"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab,... nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat"

Saya berpikir sejenak dan berpikir apakah alasan ini legitim atau hanya dicari-cari. Mari kita membuka pikiran kita dengan melihat produk finansial lainnya seperti kepemilikan saham atau perdagangan valuta (forex). Menurut saya perdagangan saham dan forex tidak kalah berisiko besar dibandingkan virtual currency atau Bitcoin. Saat ini banyak spekulator yang bermain dengan saham dan forex, maupun dengan objek properti. Properti juga merupakan objek yang bisa digelembungkan (bubble). Kita bisa melihat banyaknya saham-saham perusahaan Indonesia yang tidak kalah berisiko besar. Lalu apakah kerugian kita memperdagangkan saham dan forex bisa ditanggung oleh pemerintah atau BI? Tentu saja tidak. Mengenai pendanaan terorisme, sampai sekarang saya belum pernah membaca berita bahwa ada pihak teroris yang didanai dengan Bitcoin atau virtual currency. Jika Anda tahu, Anda bisa tulis link di komentar di bawah. Tema teroris ini sudah muncul dari puluhan tahun sampai puncaknya kejadian 11 September tahun 2001. Coba kita pikir lagi, Bitcoin muncul di tahun 2009 setelah krisis finansial global, dimana setelah kejadian itu banyak bank-bank besar seluruh dunia di-bailout pemerintah atau dengan kata lain, rakyatlah yang membayar dan menanggung hasil spekulasi dan keserakahan para manager bank.

Lalu bagaimana dengan pencucian uang? Ya, memang betul virtual currency bisa dijadikan sarana pencucian uang. Akan tetapi, seseorang juga bisa melakukannya dengan jual beli properti tanpa mengikuti prosedur, tempat judi atau casino, tax amnesti, membuka perusahaan ataupun korupsi dengan orang dalam bank (sumber Wikipedia). Maka jika saya rangkum, kita bisa melihat perbandingan tabel dibawah ini.

Alasan Bitcoin voucher digital saham forex properti
berisiko tinggi ya tidak ya ya tergantung situasi
sarat akan spekulasi ya tidak ya ya ya
risiko penggelembungan (bubble) ya tidak ya kecil kemungkinannya ya
kerugian ditanggung otoritas? tidak tidak tidak tidak tidak
pendanaan terorisme mungkin tidak mungkin mungkin mungkin
sarana pencucian uang mungkin tidak mungkin mungkin mungkin

Jadi, apakah benar hanya karena alasan-alasan diatas maka BI hanya melarang Bitcoin? Saya menilai Bank Indonesia tidak mengerti bagaimana Bitcoin berkerja dan keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Menurut saya berikut ini alasan yang lebih tepat untuk melarang Bitcoin:

  1. virtual currency termasuk Bitcoin tidak mempunyai nilai fisik
  2. BI tidak bisa meregulasi dan mengatur Bitcoin,
  3. BI tidak mengerti bagaimana teknologi Bitcoin dan mata uang kripto berfungsi,
  4. BI dan bank-bank tidak mendapatkan pemasukan atau uang dari perdagangan mata uang kripto.

Sebagai contoh tertanggal hari ini,China dan Korea Selatan tidak melarang perdagangan Bitcoin dan uang virtual, melainkan mereka melarang penerbitan coin ICO dan kegiatan mining yang mengkonsumsi listrik berlebihan.

Situasi ini mirip ibaratnya seperti orang tua yang tidak mengerti apa itu internet. Lalu, alih-alih menyempatkan waktu belajar teknologi internet, orang tua tersebut lebih memilih melarang anak-anaknya melakukan kegiatan di internet, dangan alasan pornografi, penipuan di internet, dan kecanduan internet. Saya harap artikel ini bisa memperluas pandangan finansial masyarakat Indonesia.

Kesimpulannya:

  • BI tidak memperingati semua pihak, melainkan melarang semua pihak untuk bertransaksi dengan virtual currency termasuk Bitcoin, dengan alasan yang kurang tepat dan tanpa bukti yang ada.
  • Ya, Bitcoin dan virtual curreny (atau lebih tepatnya cryptocurrency) adalah objek spekulasi dan saat ini mempunyai harga kurs yang sangat tinggi.
  • Alasan BI melarang transaksi jual-beli Bitcoin sangat tidak tepat dan tidak bijaksana.
  • Semua pihak yang melakukan transaksi Bitcoin harus sadar dan bertanggung jawab sendiri akan segala hasil yang didapatkan.

Artikel selanjutnya Artikel sebelumnya

Blog Comments powered by Disqus.